Bertani Selaras Alam

TITIK TOLAK. Salah satu gejala menonjol selama beberapa tahun terakhir di kawasan penyanggah (buffer zone) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah semakin meluasnya perambahan hutan dalam kawasan Taman Nasional tersebut. Perambahan hutan besar-besaran (dan kontroversial) selama ini biasanya disebabkan oleh perluasan wilayah pemukiman baru dan industri ekstraktif (perkebunan skala besar atau usaha pertambangan). Semakin meningkat dan meluasnya perambahan hutan di kawasan penyanggah TNKS justru terjadi oleh perluasan lahan budidaya pertanian, baik oleh warga setempat atau juga para pendatang.

Warga asli desa-desa di dalam dan sekitar kawasan penyanggah TNKS –termasuk enam desa dampingan Mitra Aksi (Renah Alai, Pulau Tengah, Koto Renah, Muara Madras, Koto Renah, dan Renah Pelaan)– di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, sebagian dari warganya juga melakukan perambahan. Meskipun luasannya tidak sebesar dan tidak seagresif para pendatang dari luar daerah, namun luasan maupun kecepatannya cenderung semakin meningkat pula, diperkirakan rerata 5-10 ha per tahun.

Alasan utama perambahan oleh warga asli setempat ini terutama adalah karena semakin menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian mereka di sekitar pusat permukiman. Kadar keasaman tanah-tanah pertanian di sana sudah sangat rendah, atau sebaliknya sangat tinggi, antara lain, diduga akibat pemakaian asupan kimia yang berlebihan selama beberapa puluh tahun terakhir. Karena itulah warga merambah kawasan hutan yang semakin melebar dan menjauh dari pusat permukiman, demi mendapatkan lahan-lahan baru yang masih subur. Lahan-lahan baru dalam kawasan hutan yang mereka rambah umumnya adalah lereng-lereng terjal (dengan kemiringan antara 40-80 derajat) yang selama ini tidak disentuh, antara lain, sulit dijangkau justru karena keterjalannya. Akibatnya, kawasan sekitar TNKS menghadapi risiko bencana longsor yang semakin sering terjadi dan dalam skala yang semakin membesar, terutama pada musim penghujan, karena semakin berkurangnya tegakan pepohonan besar dan rapat untuk menahan luncuran (run-off) air permukaan.

Dengan sendirinya, tingkat kesuburan lahan-lahan tersebut mulai berkurang pula karena pengikisan humus di lapisan permukaan tanah (top-soil) nya yang terjadi secara terus-menerus. Penurunan tingkat kesuburan tanah tersebut semakin diperparah oleh dua faktor lainnya. Pertama, tidak ada pembuatan terasering untuk menahan laju pengikisan. Kedua, penggunaan berlebihan asupan luar (external inputs), terutama pupuk kimia buatan dan racun pembasmi hama.

Karena lahan-lahan baru yang mereka rambah juga semakin menurun tingkat kesuburannya, warga lalu melanjutkan perambahan semakin melebar dan meluas. Akibatnya lebih lanjut, terjadi perluasan lahan kritis di banyak desa di dataran tinggi Merangin yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung TNKS. Sehingga, selama 5-10 tahun terakhir, luasan lahan kritis semakin bertambah pula dan kian masuk ke dalam mendekati zona inti TNKS.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa harus ada penegakan hukum (law enforcement) yang ketat untuk mengatasi masalah ini. Namun, jika bertolak dari sebab-sebab atau alasan utama warga melakukan perambahan, maka tindakan penegakan hukum tidak akan cukup sama sekali. Sepanjang masalah mendasarnya –yakni menurunnya tingkat kesuburan lahan-lahan pertanian tradisional warga– tidak ditanggulangi, maka perambahan kawasan hutan yang kian memperluas sebaran lahan kritis di desa-desa di dataran tinggi Merangin, juga Kerinci, tetap akan berlangsung terus.

Karena itu, pemecahan masalah yang paling mendasar adalah bagaimana memulihkan kembali dan menjaga tingkat kesuburan lahan-lahan pertanian tradisional warga? Tindakan-tindakan konservasi harus dibarengi dengan tindakan-tindakan teknis budidaya yang lebih ramah lingkungan, sehat, dan murah biaya. Misalnya, dengan praktik-praktik pertanian organik, mengurangi asupan kimia pertanian, dan membangun terasering, mengatur peruntukan lahan, dan sebagainya. Berbagai pengetahuan dan ketrampilan itulah yang harus diasah dan dimiliki oleh sebagian besar petani di desa-desa dalam atau sekitar kawasan penyanggah TNKS. Mitra Aksi mulai melaksanakan program pendidikan dan pelatihan petani di sana sejak tahun 2008.

Sampai tahun 2020, kerja sama Mitra Aksi dengan para petani, tokoh-tokoh adat, dan apara pemerintahan desa di enam desa kawasan penyangga TNKS –diukung oleh TFCA-Sumatera– mulai menampakkan hasilnya. Semakin banyak warga petani di sana mulai menguasai dasar-dasar konservasi dan pemulihan lahan kritis. Mereka mulai mempraktekkan dan mentransformasikan pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka kuasai. Misalnya, mereka semain terlatih mengidentifikasi keadaan raga-hayati (biofisik) lahan, antara lain, dengan mengukur kadar asam-basa (pH) tanah, meneliti ketebalan lapisan permukaan tanah dengan alat-alat sederhana tapi tepat guna, mengamati dan menganalisis keadaan mikro eksositem setempat, melakukan tindakan-tindakan pemuliaan lahan dan benih, dan sebagainya. Mereka mulai meninggalkan praktek membuka lahan secara exploitatif tanpa terencana, mengurangi penggunaan asupan kimia dan menggantinya dengan menggunakan pupuk organik yang mereka buat sendiri. Intensifikasi dan diversifikasi tanamana berbasis tata guna lahan mulai dipraktekkan dan disusun serta diusulkan menjadi kesepakatan bersama seluruh warga dan kebijakan resmi desa.

Pada tataran pemerintah desa, aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis data spasial, data ekologi, data sosial-ekonom, data sejarah lokal telah digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa (PERDES) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Bagi warga dan pemerintah desa, apngkalan data (database) tersebut digunakan sebagai pengetahuan bersama dalam mengelola, mengambil manfaat, dan melindungi sumber-sumber kehidupan mereka. Selain mampu menghidupkan kembali berbagai pengetahuan dan kearifan tradisional yang masih penad (relevan) dengan tuntutan perkembangan zaman, proses-proses memadukan semua data tersebut menjadi informasi juga telah menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru dalam pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. Ketersediaan data dan informasi desa tersebut telah menumbuhkan kemampuan warga dan pemerintah desa untuk melakukan pembaharuan (inovasi) dalam ranka pengembangan lembaga-lembaga setempat, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Di Desa Renah Pelaan, misalnya, pemeritah desa mulai berani berinvestasi dengan mendirikan BUMDES ‘Renah Sakti Kayo Abadi’ (RSKA), suatu upaya inovasi yang memadukan data potensi desa, kearifan lokal, dan perlindungan ekosistem kawasan desa tersebut dan sekitarnya, termasuk upaya perlindungan benih-benih lokal. Unit-unit usaha yang mereka kembangkan berdasarkan model ‘eco-techno-preneurship‘ yang memadu selaraskan pengetahuan dan kearifan lokal dengan perkembangan teknologi modern. termasuk hasil-hasil riset aksi oleh warga desa sendiri.

Dalam konteks konservasi kawasan, model pendekatan ‘Sekolah Lapang’ (SL) yang didukung transformasi pengetahuan berbasis riset aksi bersama petani, telah mengubah cara pandang dan perilaku petani dalam mengelola, memperbaiki, dan melindungi ekosistem yang ada. Lahan-lahan kritis yang sebelumnya dibiarkan terlantar dengan alasan tidak lagi produktif, mulai dikelola dengan teknik perbaikan unsur hara secara organik dan melalui penanaman kembali berbagai jenis tanaman wanatani (agroforests) seperti jeruk, alpukat, cengkeh, kopi, dan kayu surian. Lahan-lahan pekarangan dan yang ada di sekitar desa –yang sebelumnya dibiarkan kosong– mulai dikelola oleh kelompok-kelompok perempuan. Di Desa Muara Madras, misalnya, sebagain besar lahan pekarangan rumah yang selama ini kosong, mulai digarap oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat, terutama untuk budidaya tnaman sesayuran (hortikultura) organik. Kegiatan serupa juga mulai direplikasi desa-desa lain yang dimotori oleh KWT masing-msing desa. Selain mendapatkan mendapatkan penghasilan tambahan dan bahan pangan sehat bagi keluarga mereka, upaya tersebut terbukti kemudian sangat membantu mengurangi belanja rumah tangga untuk bahan pangan.

Semua dampak positif serta manfaat yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dari praktek pertanian ramah lingkungan, menjadikan Bupati Merangin menanggapinya secara positif, yakni dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, tentang Penetapan Kawasan Pertanian dan Desa Pertanian Organik Tanaman Pangan Hortikultra dan Agroforest di Kabupaten Merangin seluas 2.193,12 hektar.

Dari aspek lingkungan, penataan kembali ruang kehidupan desa dengan berbagai jenis tanaman adaptif dan dilakukan secara organik mempercepat pemulihan ekosistem kawasan, mengurangi deforestasi dan degredasi hutan dan lahan, serta dapat mendukung upaya nasional dan global penurunan emisi gas-gas rumah kaca (GRK).

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *